JAKARTA – Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 di Krakatau Ballroom, Mercure CCA, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025). Mengusung tema “Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia”, Rakernas ini diikuti 1.050 peserta, termasuk Ketua Umum Dekranas yang juga istri Wakil Presiden RI, Ny. Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka, para istri menteri Kabinet Merah Putih, serta seluruh Ketua Dekranasda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, dalam laporannya menyampaikan Rakernas semula dijadwalkan pada 2 September 2025, namun ditunda karena situasi nasional yang tidak memungkinkan. Ia menegaskan, tema Rakernas tahun ini menjadi pedoman arah kebijakan dan program kerja, dengan tujuan menjadikan produk kerajinan Indonesia sebagai unggulan bangsa, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Agenda Rakernas meliputi pemaparan program kerja 2025, rencana kerja 2026, diskusi panel, penyerahan Dekranas Award 2025, serta peragaan wastra daerah. Forum ini juga membahas strategi pengembangan kerajinan berbasis kearifan lokal, peningkatan kualitas SDM pengrajin, inovasi desain, serta penguatan pemasaran digital.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Dekranas, Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka, menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam membimbing serta memotivasi para pengrajin. “Produk kerajinan kita bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga identitas bangsa. Rakernas ini harus menjadi ruang lahirnya semangat baru dan inovasi baru untuk memajukan UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ketua Dekranasda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Yeni Rosbayani Asri menyampaikan bahwa forum ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mendukung para pengrajin serta menjadi indikator dalam menyelaraskan program pusat dan daerah.

“Peran pengrajin sangat penting sebagai ujung tombak pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat. Dekranasda SBB berkomitmen mendampingi mereka melalui pelatihan, inovasi desain, peningkatan kualitas produk, hingga promosi,” ungkap Ketua Dekranasda SBB.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Rakernas Dekranas 2025 diharapkan memperkuat posisi kerajinan Indonesia di pasar nasional maupun internasional, sekaligus menjadikan UMKM berbasis budaya lokal sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. (Diskominfo SBB)

AMBON – Momentum Hari Pelanggan Nasional 2025 diwarnai dengan peresmian peningkatan jam nyala listrik PLN di sejumlah wilayah Maluku. Acara yang dipusatkan di Pattimura Park, Kota Ambon, Sabtu (20/9/2025) dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, sejumlah kepala daerah, serta General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko.

Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Asri Arman, turut hadir bersama rombongan, termasuk Manajer PLN ULP Piru, Muhammad Ilham, dan jajaran Pemerintah Kabupaten SBB. Kehadiran para pimpinan daerah ini menjadi simbol dukungan kolektif terhadap percepatan elektrifikasi di Maluku.

Dalam seremoni, Gubernur Maluku bersama Bupati SBB, Wali Kota Ambon, Bupati Maluku Tenggara, Ketua DPRD Kota Ambon, serta General Manager PLN menekan tombol sirene sebagai tanda resmi beroperasinya layanan listrik 24 jam di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten SBB.

Bagi masyarakat SBB, peresmian ini membawa kabar gembira. Dua desa di wilayah bertajuk Saka Mese Nusa yaitu Tonu Jaya dan Tahalupu akhirnya bisa menikmati listrik penuh 24 jam setelah bertahun-tahun hanya merasakan pasokan 12 jam. Antusiasme warga pun terlihat tinggi, mengingat kehadiran listrik yang stabil diyakini akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, menegaskan bahwa peningkatan jam nyala listrik adalah wujud nyata komitmen PLN.
“Dengan listrik 24 jam, anak-anak bisa belajar lebih lama, layanan kesehatan lebih terjamin, dan pelaku usaha kecil semakin berdaya,” ujarnya.

Hingga Agustus 2025, PLN telah mengoperasikan 50 sistem kelistrikan 24 jam dan meningkatkan jam nyala pada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Di antaranya, lima PLTD yang naik dari 12 jam menjadi 24 jam yakni Waipandan, Amarsekaru, Yamtel, Tonu Jaya, dan Tahalupu. Sementara 14 PLTD lainnya naik dari 6 jam menjadi 12 jam, termasuk di Effa, Teor, Ur, Tanimbar, Koijabi, dan beberapa desa lainnya.

Dengan capaian ini, total PLTD yang beroperasi penuh 24 jam di wilayah Maluku dan Maluku Utara kini mencapai 56 unit. Sebanyak 34 PLTD beroperasi 12 jam, dan 9 unit masih berjalan 6 jam.

Selain menghadirkan listrik andal, PLN juga menjalankan program sosial Light Up The Dream (LUTD). Hingga September 2025, sebanyak 195 keluarga prasejahtera di Maluku dan Maluku Utara telah memperoleh sambungan listrik gratis. Sejak pertama diluncurkan pada 2021, program ini sudah menjangkau 1.780 keluarga.

PLN juga terus memperkuat pelayanan digital melalui aplikasi PLN Mobile, yang memudahkan pelanggan membayar tagihan, mengajukan tambah daya, hingga melaporkan gangguan secara cepat dan transparan.

Perayaan Hari Pelanggan Nasional turut diramaikan oleh kehadiran UMKM mitra binaan PLN Peduli, sebagai bukti bahwa listrik mampu menyalakan semangat usaha, kreativitas, dan masa depan masyarakat.

“Atas nama seluruh insan PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku, Forkopimda, kepala daerah, stakeholder, dan tentu saja pelanggan. PLN hadir karena kepercayaan pelanggan, dan PLN tumbuh bersama masyarakat,” ungkap Noer Soeratmoko.

Bupati SBB, Asri Arman, menyampaikan apresiasi atas langkah PLN. Ia berharap peningkatan layanan ini tidak berhenti di sini.
“Ke depan, kami ingin kualitas pelayanan listrik lebih maksimal, dan cita-cita kami adalah agar seluruh desa dan dusun di SBB bisa segera teraliri listrik yang merata,” tegasnya. (Diskominfo SBB)

PIRU – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Tahun 2025–2029, Jumat (19/9/2025), di Aula Lantai 3 Kantor Bupati.

Forum perencanaan tersebut menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang. Dokumen RPJMD yang dibahas memuat lima tujuan, 21 sasaran, 37 strategi, 182 arah kebijakan, serta delapan isu strategis yang berlandaskan visi dan misi kepala daerah terpilih, sekaligus mencerminkan aspirasi masyarakat.

Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama, membuka kegiatan mewakili Bupati Asri Arman. Hadir dalam kesempatan itu perwakilan Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Bapeda Maluku, pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya menjadi pedoman kerja pemerintah, tetapi juga kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat.

“RPJMD 2025–2029 diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat SBB dengan memperkuat kolaborasi, integrasi, dan sinergi lintas wilayah, termasuk bersama pemerintah provinsi maupun pusat,” ujar beliau.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan. “Dengan visi SBB Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine, serta semangat persatuan dari seluruh elemen masyarakat, kami optimis arah pembangunan lima tahun ke depan dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” tambah Wakil Bupati.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bappeda Maluku, Anton Lailossa, dan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku, Ali Tualeka. (Diskominfo SBB)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pengentasan kemiskinan. Bupati SBB Asri Arman, didampingi Sekretaris Daerah Leverne A. Tuasuun dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Abraham Tuhenay, menghadiri dua audiensi penting di Jakarta, masing-masing bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Selasa (17/09/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BP Taskin dan BPH Migas menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat koordinasi antara daerah dan pusat guna mendukung pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam pertemuan bersama BP Taskin, Bupati SBB turut didampingi oleh perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku. Audiensi ini berfokus pada strategi peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di SBB. Pemerintah daerah menekankan pentingnya peran pusat dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan secara terarah dan berkelanjutan.

“Koordinasi ini adalah langkah awal dari upaya panjang kami untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di SBB. Dukungan pusat sangat kami butuhkan dalam pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kapasitas SDM,” ujar Bupati SBB.

Menanggapi hal tersebut, BP Taskin menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemkab SBB dan akan menindaklanjuti kebutuhan pembangunan di daerah tersebut sesuai dengan skala prioritas nasional. Lembaga tersebut juga menyampaikan kesiapan untuk menjalin kerja sama lintas sektor demi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan di Wilayah Timur Indonesia, khususnya di Seram Bagian Barat.

Sementara itu, dalam audiensi bersama BPH Migas, perhatian utama difokuskan pada isu ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah SBB. Pemerintah daerah mengusulkan peningkatan suplai BBM bersubsidi serta perbaikan distribusi untuk menghindari kelangkaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di wilayah SBB, mendapatkan akses energi yang merata dan terjangkau. Ini penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari,” tambah Beliau.

BPH Migas menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan dukungan untuk meningkatkan suplai BBM di wilayah Indonesia Timur, termasuk di Kabupaten Seram Bagian Barat. Langkah ini dianggap krusial dalam mencegah kelangkaan BBM dan menjamin keberlangsungan distribusi energi, terutama di daerah-daerah tertinggal dan terluar.

Kedua pertemuan tersebut menjadi sinergi yang akan berkelanjutan bagi Pemkab SBB dalam menjalin komunikasi intensif dengan lembaga pusat. Bupati Asri Arman menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di Bumi Saka Mese Nusa.

“Ini bukan akhir, melainkan awal dari proses panjang dan akan terus bersinergi untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik di Seram Bagian Barat,” tutup Bupati. (Diskominfo SBB)

JAKARTA- Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Asri Arman menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku, Selasa (16/09/2025).

Penandatanganan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) dengan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dilaksanakan di Kantor Kementerian PKP dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku dan stakeholder terkait lainnya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP menginisiasi Program 3 Juta Rumah yang merupakan upaya dalam menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR dan ASN dengan mekanisme subsidi.

Dalam pernyataannya, Menteri PKP menyampaikan Provinsi Maluku mendapat kuota 3.000 unit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dialokasikan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

“Lewat BP Tapera kita alokasi rumah subsidi di Maluku sebanyak 3.000 unit. Saya harap Gubernur dan Kepala Daerah di Maluku bisa segera dorong MBR dan ASN memanfaatkan program ini,” ungkap Menteri PKP.

Beliau juga menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo penyaluran program ini harus berbasis satu data yakni Data BPS.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dalam rapat kabinet, data yang digunakan hanya satu data dari BPS. Kami patuh atas arahan itu, jadi kami tidak menggunakan data yang lain,” tegas Maruarar Sirait.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik program ini untuk mendorong tersedianya rumah layak huni bagi MBR dan ASN di Provinsi Maluku.

“Dengan kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan lahan, masyarakat Maluku membutuhkan dukungan lebih besar dalam bentuk rumah subsidi. Target 3.000 rumah ini penting agar semakin banyak keluarga bisa memiliki rumah layak huni,” ungkap Gubernur dalam pertemuan tersebut.

Kabupaten Seram Bagian Barat direncanakan mendapatkan alokasi sebanyak 400 rumah subsidi. Bupati SBB Asri Arman dalam kesempatan tersebut menyanggupi pembangunan perumahan sesuai kuota yang diberikan dan akan melengkapai berbagai keperluan administrasi yang dibutuhkan. Beliau berharap semoga program ini dapat dirasakan manfaatnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten SBB. (Diskominfo SBB)

PIRU–Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi meluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, Selasa (09/09/2025).

Peluncuran ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati SBB Asri Arman. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati, turut dihadiri oleh Ketua Pokja Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Faradilla Attamimi, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku, Perwakilan Badan Pusat Nasional (BPS) Kabupaten SBB, Staf Ahli, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten SBB, Tim Teknis Penyusun Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta para narasumber.

Peta FSVA ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bapanas, yang bertujuan untuk menyediakan data spasial mengenai kondisi ketahanan dan kerawanan pangan di SBB. Dengan peta ini, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi segera dalam hal ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan.

Kepala Dinas Provinsi Maluku dalam sambutannya menyampaikan, “Peta FSVA ini sangat berguna ketika apabila terjadi bencana alam maupun cuaca ekstrem di Kabupaten Seram Bagian Barat, kita dapat memetakan daerah mana sajakah yang paling rentan kekurangan pangan. Hal ini juga menjadi dasar dalam penyusunan program kegiatan di tahun berikutnya untuk memitigasi bencana kerawanan pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat.”

Beliau juga mengingatkan kepada perwakilan Dinas Ketahanan Pangan se-Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku terkait 6 (enam) tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu pengelolaan cadangan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan serta pengendalian, pengetasan wilayah rentan pangan dan gizi, pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal, serta pengawasan penjaminan mutu dan keamanan pangan.

Bupati SBB dalam sambutannya juga menyampaikan, “selaku pimpinan daerah, saya mengingatkan peta ini di tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat harus selalu dimutakhirkan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan terkini dapa mencerminkan kondis dan fakta terbaru sebagai hasil pembagunan yang telah dilakukan.”

“Sinergi lintas sektor dan komitmen yang telah ditunjukan, saya yakin langkah selanjutnya adalah untuk meraih keberhasilan dan meningkatkan pembangunan ketahanan pangan sehingga masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dapat terbebas dari kerawanan pangan dan akhirnya masyarakat semakin mandiri, sejahtera dan berdaya saing.” ungkap Beliau menutup sambutannya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan untuk Tahun 2025 yang diikuti oleh Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. (Diskominfo SBB)

PIRU-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Seram Bagian Barat (SBB) menggelar kegiatan penguatan kelembagaan Badan Pemilihan Umum Kabupaten SBB bersama mitra kerja yang bertajuk Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Sabtu, (6/9/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Hatutelu, Piru ini dihadiri langsung oleh Bupati SBB Asri Arman didampingi Ibu Yeni Rosbayani Asri, Tenaga Ahli komisi II DPR- RI Abrar Amin, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair, Ketua KPU Provinsi Maluku M. Shaddek Fuad , Ketua Bawaslu SBB Salamun M.Nur, Wakil Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Ambon Nasaruddin Umar, Forkopimda SBB, dan para tamu undangan lainnya.

“Tahun 2024 kemarin, menjadi momentum sejarah demokrasi Republik Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu serentak. Tingginya iklim politik, tingginya potensi konflik politik, tingginya animo masyarakat pemilih namun terlaksana dengan baik, dengan lancar tanpa ada masalah apapun di Kabupaten SBB,” ungkap Bupati saat mengawali sambutan.

Beliau menjelaskan bahwa banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil baik dari keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi serta kita perlu mengapresiasi pihak penyelenggara pemilu serentak ini.

“Selaku pihak yang turut berkontestasi pada pergelaran tersebut, saya memberikan apresiasi setingginya kepada pihak Bawaslu dan KPU Seram Bagian Barat yang telah melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Bupati.

Dalam sambutannya juga, Bupati SBB menyampaikan, “Keberhasilan yang telah dilakukan khususnya kepada Bawaslu SBB dan jajaran tetap harus dievaluasi. Evaluasi ini dapat menjadi sarana mereviuw apa yang dilaksanakan serta aspek apa yang perlu diperbaiki karena di masa yang akan datang nanti, tantangan akan semakin kompleks.”

“Manfaatkanlah forum ini sebagai upaya untuk memperbaiki apa yang menjadi permasalahan sebelumnya, meningkatkan apa yang sudah dicapai dan mari bersama kita ciptakan iklim politik dan demokrasi yang kondusif di Seram Bagian Barat,” harap Bupati saat menutup sambutannya. (Diskominfo SBB)

WAIMITAL-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Panen Raya Padi Musim Tanam I Tahun 2025 di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu.

Bupati Asri Arman didampingi Ketua TP-PKK SBB Ny. Yeni Rosbayani Asri, tampak antusias saat bersama Wakil Bupati dan Istri, berpartisipasi dalam giat yang juga turut pula dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi V Saadiah Uluputy, Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Maluku Jalaludin Salampessy, dan Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, S.I.P.

Digelar pada Kamis (04/09/2025), Kepala Bulog Maluku-Maluku Utara, Kepala BPS Provinsi Maluku, Perwakilan Bank Indonesia, Forkopimda SBB, Anggota DPRD SBB, Pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa serta kelompok Tani Desa Waimital, juga tampak terlibat.

Bupati dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan, “di momen bahagia ini, hadirnya Bapak/Ibu sekalian menunjukan suatu kepedulian untuk mendukung segala proses pembangunan di SBB, khususnya di sektor pertanian.”

“Sesuai dengan Visi dan Misi saya dan Wakil Bupati, SBB Maju, Harmonis dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine, kami berkomitmen untuk manjadikan sektor pertanian di SBB sebagai salah satu sektor unggulan, yang mana harapannya SBB mampu menjadi lumbung pangan di Maluku,” lanjut Bupati.

“Dengan terlaksananya kegiatan panen dihari ini, semoga menjadi momentum baik bagi kita, bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan kualitas pertanian di Bumi Saka Mese Nusa ini,” ujar Bupati.

Ditambahkan pula oleh Gubernur melalui pesannya yang dibacakan oleh Asisten I, “pertanian bukan hanya menjadi senjata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di SBB, namun juga di Maluku secara umum.”

Usai rangkaian sambutan, acara dilanjutkan dengan proses panen padi secara bersama-sama baik secara manual menggunakan arit maupun menggunakan traktor. (Diskominfo SBB)

HULUNG-Desa Hulung dan desa lain disekitarnya yang berada di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menyimpan potensi besar akan bahan tambang khususnya, batu gamping dan batu marmer.

Hal ini tentunya mengundang minat investor dari luar untuk hadir dan mengelola potensinya, dan PT. Gunung Makmur Indah adalah perusahan pertambangan yang telah memiliki izin pengelolaan pertambangan baik untuk batu gamping dan batu marmer.

Setelah melakukan operasi penambangan selama kurang lebih 4 tahun, perusahan ini secara resmi melakukan pemuatan dan pengiriman perdana bahan tambang batu gamping pada Rabu (03/09/2025) melalui pelabuhan laut yang ada di Desa Hulung.

Bupati SBB Asri Arman didampingi Ketua TP-PKK SBB Ny. Yeni Rosbayani Asri menyempatkan diri untuk hadir meninjau langsung dan sekaligus secara simbolis ikut dalam proses pemuatan material.

Material Batu Gamping ini kemudian akan dikirimkan ke Pulau Obi yang berada di Maluku Utara, untuk memenuhi kebutuhan produksi pada smelter nikel di sana dengan menggunakan kapal tongkang berkapasitas 7.500 ton.

Sebelum prosesi pemuatan secara seremonial dilaksanakan terlebih dahulu diawali dengan prosisi ritual adat sebagai simbol penghormatan kepada Tuhan dan leluhur yang telah memberikan dan mewariskan alam dan isinya.

Selanjutnya Bupati SBB dan rombongan, antara lain FORKOPIMDA SBB, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Perusahan PT. Gunung Makmur Indah, Sekda SBB, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala OPD, Camat dan Para Kepala Desa, kemudian lanjut menijau penampungan batu gamping yang siap untuk dimuat dan dikirim.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan, “bahan tambang seperti batu gamping ini merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah maupun masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah.”

“Pengelolaan dan proses produksi semata-mata demi mensejahterakan masyarakat di kabupaten ini, untuk itu maka PT. Gunung Makmur Indah yang dipercayakan dalam pengelolaannya kiranya dapat membangun sinergitas bersama pemerintah daerah khususnya dalam membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat SBB,” ujar Bupati.

Bupati kemudian tak lupa mengingatkan, “jangan sampai merusak lingkungan, perhatikan selalu analisis dampak lingkungannya agar tetap seimbang antara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sekitar.”

“Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridho segala upaya yang dilakukan agar tambang ini nantinya akan dapat memberi andil dalam peningkatan taraf hidup serta perekonomian masyarakat kita ke depan,” ujar Bupati menutup sambutannya. (Diskominfo SBB)