TELAGA NIPA – Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Yeni Rosbayani Asri, melaksanakan kunjungan kerja ke Dusun Telaga Nipa, Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang, Selasa (14/10/2025). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara program PKK dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat di wilayah SBB.

Kegiatan diawali dengan pertemuan bersama masyarakat di Balai Dusun. Dalam sambutannya, Ibu Yeni menekankan pentingnya kebersamaan dan kesetaraan sosial sebagai landasan dalam membangun daerah.

“Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang membedakan kita hanyalah jabatan, dan jabatan itu hanyalah titipan, bukan kekal selamanya,” ujar beliau.

Ketua TP-PKK SBB juga menyampaikan perhatian serius terhadap kondisi gizi masyarakat setempat. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 12 anak stunting, 45 lansia, 15 ibu hamil, dan 50 balita di Dusun Telaga Nipa. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesehatan keluarga merupakan salah satu fokus utama TP-PKK SBB melalui tiga pilar gerakan, yaitu sehat, sejahtera, dan maju.

Sebagai bentuk kepedulian, TP-PKK menyerahkan bantuan obat-obatan kepada Pustu Telaga Nipa serta menyalurkan bantuan sosial dan pangan bergizi kepada anak-anak penderita stunting dan ibu hamil. Bantuan tersebut terdiri dari beras premium, telur, susu SGM untuk anak-anak, serta susu Prenagen untuk ibu hamil. Program ini mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting dan memperluas akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil.

Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai Bunda PAUD, Ibu Yeni melakukan kunjungan ke PAUD Kuncup Harapan Telaga Nipa. Ia berinteraksi langsung dengan para siswa, mengajarkan huruf dan angka, serta meninjau menu makanan bergizi (MBG) yang disajikan di sekolah untuk memastikan kelayakan dan keamanan pangan. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana ceria dan penuh semangat.

Kunjungan kerja Ketua TP-PKK dan Bunda PAUD Kabupaten SBB ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan Sejahtera guna mewujudkan visi pembangunan di Bumi Saka Mese Nusa. (Diskominfo SBB)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SBB Tahun 2025–2029. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD SBB, Senin (13/10/2025).

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD SBB, Andarias Hengky Kolly, serta dihadiri Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama, para anggota DPRD, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten SBB.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD SBB menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari pembentukan tim penyusun, pembahasan visi dan misi, hingga konsultasi publik.

“RPJMD ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” ujar Ketua DPRD SBB.

Ia menegaskan DPRD akan mengawal proses pembahasan dokumen RPJMD secara kritis, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami berharap RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Seram Bagian Barat,” tambah beliau.

Sementara itu, Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama, dalam sambutannya menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah.

“RPJMD 2025–2029 ini disusun untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, dengan semangat pembangunan inklusif, berkelanjutan, serta berbasis potensi lokal dan Argo Marine,” jelas Kainama.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi RPJMD kabupaten dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan.

“RPJMD ini harus menjadi pijakan besar bagi masa depan anak-anak Kabupaten Seram Bagian Barat,” tegas Wakil Bupati.

Dengan tersusunnya RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten SBB menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Saka Mese Nusa. (Diskominfo SBB)

OSAKA, JEPANG – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak luas bagi kemajuan wilayah timur Indonesia. Langkah tersebut diwujudkan melalui Kerja Sama Pembangunan Pusat Logistik dan Ekonomi Baru Indonesia Timur, yang akan diawali dengan Studi Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Terpadu di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kerja sama strategis ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Bupati SBB Asri Arman menghadiri secara langsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) proyek Maluku Integrated Port (MIP) yang berlangsung di Sarinah Business Forum, World Expo Osaka, Jepang, Selasa (07/10/2025).

MoU tersebut ditandatangani antara Presiden Direktur Shanxi Sheng’an Mining Co., Ltd.,  perusahaan asal Tiongkok, Wan Ting dan Direktur PT Indonesia Mitra Jaya (IMJ), Adam Prakoso. Kolaborasi kedua pihak ini menandai langkah awal pelaksanaan studi kelayakan awal (Pre-Feasibility Study/Pre-FS) sebagai dasar perencanaan Pelabuhan Terpadu Maluku.

MoU ini juga merupakan hasil kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak, khususnya peran dan kontribusi dari PT. Sarinah dalam menggelar bussines forum yang didalamnya melibatkan Artha Graha Peduli.

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia khususnya di Provinsi Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati SBB Asri Arman menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten terhadap proses kerja sama yang ditandatangani hari ini.

“Pemerintah Kabupaten SBB siap mendukung sepenuhnya seluruh tahapan dan kami berharap prosesnya dapat berjalan lancar, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Bupati.

Proyek Maluku Integrated Port diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten SBB mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan proyek ini sehingga dapat terlaksana secara optimal dan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah. (Diskominfo SBB)

WAIMITAL-Dalam semangat kebersamaan dan pelestarian budaya lokal, Pemerintah Desa Waimital menggelar Karnaval Budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Desa Waimital, Sabtu (4/10/2025). Perayaan tahun ini mengusung tema “Santun Berbudaya, Rukun Bersaudara, Bersama Jaga Maluku”, yang mencerminkan nilai-nilai harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Acara dihadiri langsung oleh Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Asri Arman, didampingi oleh Ketua TP-PKK Kabupaten SBB, Yeni Rosbayani Asri. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asri Arman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk nyata kecintaan masyarakat terhadap budaya dan persaudaraan.

“Perayaan HUT Desa Waimital adalah momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan, memperkokoh nilai gotong royong, serta menjaga kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat kita,” ujar Bupati.

Bupati juga mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kebersamaan dan menanamkan semangat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

“Melalui tema Santun Berbudaya, Rukun Bersaudara, Bersama Jaga Maluku, kita diingatkan bahwa kemajuan daerah akan terwujud jika semua elemen bergerak bersama dalam semangat saling menghormati dan menghargai perbedaan,” tambah beliau.

Karnaval budaya berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi seni, tarian tradisional, dan pakaian adat dari berbagai suku, yang menjadi simbol kekayaan budaya Waimital. Selain itu, kegiatan juga dimeriahkan dengan festival kuliner khas daerah, yang menampilkan cita rasa autentik hasil olahan masyarakat setempat.

Masyarakat tampak antusias mengikuti setiap rangkaian acara. Jalan utama desa dipenuhi warga yang berbaris menyaksikan karnaval dengan penuh semangat dan sukacita, mencerminkan semangat persatuan yang kuat.

Sebagai desa yang memiliki sejarah panjang sebagai wilayah transmigrasi dari Pulau Jawa, Waimital kini tumbuh menjadi desa yang maju dan harmonis, dengan masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman suku dan budaya. (Diskominfo SBB)

KAIRATU-Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku, Ny. Maya Baby Lewerissa, beserta rombongan, Kamis (02/10/2025). Kedatangan ini menjadi momentum penting dalam rangka penilaian Lomba Terbaik 10 Program PKK Tingkat Provinsi Maluku yang dipusatkan di Desa Kairatu.

Rombongan TP-PKK Provinsi Maluku, yang turut didampingi oleh Staf Ahli PKK Provinsi, Ny. Rohani Vanath, disambut hangat oleh Ketua TP-PKK Kabupaten SBB, Ny. Yeni Rosbayani Asri, Staf Ahli PKK Kabupaten SBB, Ny. Elizabeth Kainama, serta jajaran Pemerintah Kabupaten SBB. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman, Wakil Bupati Selfinus Kainama, dan para Pimpinan Perangkat Daerah turut hadir dalam penyambutan meriah tersebut.

Dalam kegiatan penilaian, tim yang dipimpin langsung oleh Ny. Maya Baby Lewerissa memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi dan semangat gotong royong Dasawisma Kelorista dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Setelah meninjau Dasawisma Kelorista, rombongan melanjutkan kunjungan door-to-door ke sejumlah kebun Dasawisma lainnya, seperti Dasawisma Kelor Dusun Leamahu, Dasawisma Temu Lawak RT 03 Dusun Hatu Rapa, serta Dasawisma Desa Kairatu sebagai induk.

Penilaian dilakukan secara seksama, mencakup proses penanaman, pengelolaan kebun, pemanfaatan hasil panen, wawancara dengan anggota kelompok, serta evaluasi administrasi dan laporan kegiatan. Kehadiran berbagai pihak, termasuk jajaran pemerintah daerah, menunjukkan dukungan penuh terhadap gerakan PKK yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan TP-PKK Provinsi Maluku. Ia berharap ajang ini dapat meningkatkan semangat inovasi masyarakat SBB dalam mendukung pembangunan keluarga sejahtera.

“Sinergi antara pemerintah daerah, TP-PKK, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Lomba ini bukan sekadar penilaian, tapi wadah untuk belajar dan berbagi praktik terbaik,” ujarnya.

Lomba 10 Program PKK ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Keberhasilan Dasawisma Kelorista menjadi bukti nyata kontribusi masyarakat desa dalam mendukung pembangunan daerah melalui gerakan PKK. (Diskominfo SBB)

PIRU-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa sekaligus menyerahkan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Kegiatan ini berlangsung di Lantai III Kantor Bupati SBB, Rabu (1/10/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten SBB, para kepala desa se-Kabupaten SBB, serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kementerian Hukum menegaskan bahwa pembentukan Posbankum Desa merupakan implementasi nyata dari program Presiden dan Wakil Presiden RI yang menekankan pembangunan dari pinggiran dan pemerataan ekonomi, termasuk dalam aspek politik hukum, birokrasi, pencegahan, dan pemberantasan korupsi maupun narkoba.

“Program ini sejalan juga dengan kebijakan Gubernur Maluku yang mendorong pemerataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan melalui semangat hidup orang bersaudara, adat, serta kearifan lokal dalam menjaga kehidupan sosial dan kepatuhan hukum,” jelas Saiful Sahri.

Ia juga memaparkan adanya langkah percepatan berupa nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal, serta kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Mahkamah Agung RI.

Sementara itu, Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama, menekankan pentingnya peran Posbankum Desa sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa. Menurutnya, desa merupakan lingkup pemerintahan terkecil dengan masyarakat yang multikultur dan multi kepentingan sehingga rentan terhadap berbagai persoalan sosial.

“Potensi pelanggaran hukum di tingkat desa sangat tinggi. Dengan adanya Posbankum Desa, masyarakat bisa memperoleh keadilan dan kepastian hukum tanpa harus menempuh jalur peradilan yang memerlukan waktu dan biaya besar,” ujar Wakil Bupati.

Ia berharap kehadiran Posbankum Desa dapat menjadi solusi efektif dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat desa serta memperkuat akses terhadap keadilan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para kepala desa mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah. Diharapkan, melalui Ranperda tersebut, ketersediaan pangan masyarakat dapat terjamin, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten SBB.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten SBB berharap Posbankum Desa segera terbentuk di seluruh desa, serta penyelenggaraan cadangan pangan dapat berjalan sesuai mekanisme hukum yang ada, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Diskomnfo SBB)

PIRU-Dalam upaya memperkuat nilai-nilai adat dan memperkokoh jati diri masyarakat Seram Bagian Barat, Bupati SBB Asri Arman menghadiri sekaligus mendampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam peresmian Gedung Baileo Hena Hatutelu di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Selasa (30/9/2025).

Acara yang berlangsung penuh khidmat ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama, unsur Forkopimda, DPRD Kabupaten SBB, Sekretaris Daerah, para camat, raja negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan Negeri Pela dan Gandong.

Dalam sambutannya Gubernur Maluku menyampaikan bahwa pelestarian budaya lokal adalah tanggung jawab bersama. Budaya membentuk karakter masyarakat, dan harus dijaga sebagai warisan untuk generasi mendatang.

“Pelestarian budaya adalah tanggung jawab bersama. Ia membentuk karakter masyarakat dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” ungkap Gubernur Lewerissa dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang menjadi landasan hukum bagi penguatan sistem pemerintahan berbasis adat di Maluku.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan sosial yang muncul akibat melemahnya nilai budaya, seperti konflik remaja dan meningkatnya individualisme. Karena itu, ia menekankan pentingnya revitalisasi nilai Pela Gandong, Siwalima, serta falsafah “Potong di kuku rasa di daging” sebagai dasar mempererat persaudaraan antar masyarakat negeri.

Lebih lanjut, Bupati Asri Arman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Baileo Hena Hatutelu. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah, karena budaya adalah sumber kekuatan dan identitas masyarakat Seram Bagian Barat.

“Pemerintah Kabupaten SBB berkomitmen menjaga nilai-nilai adat yang telah diwariskan leluhur. Melalui Baileo ini, kita perkuat semangat gotong royong, persaudaraan, dan kebersamaan sebagai ciri khas masyarakat kita,” ujar Bupati Asri.

Peresmian Gedung Baileo Hena Hatutelu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penekanan serine oleh Gubernur Maluku, disaksikan langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, serta para tamu undangan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan bangunan Baileo yang menjadi kebanggaan masyarakat Piru. (Diskominfo SBB)

KAIRATU-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBB secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD SBB, Senin (29/9/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD SBB, Arifin Gresya Fondlan, didampingi Wakil Ketua II, Abdul Rauf Latulumamina, serta dihadiri Bupati SBB Asri Arman, Wakil Bupati Selfinus Kainama, Sekretaris Daerah Leverne A. Tuasuun, pimpinan perangkat daerah dan tamu undangan lainnya.

Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhirnya terkait substansi perubahan APBD yang telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.

Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dapat diselesaikan tepat waktu.

“Selaku kepala daerah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah bersama-sama membahas dan menyepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tepat waktu. Selanjutnya, hasil ini akan ditindaklanjuti dengan evaluasi di tingkat Provinsi Maluku,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi atas pandangan, saran, dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Pendapat tersebut kami jadikan bahan evaluasi demi perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang,” ungkap Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan mampu menjawab kebutuhan prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat, sekaligus memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang maju dan sejahtera.

Sebagai penutup, rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, yang menandai pengesahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. (Diskominfo SBB)

WAISARISA – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus menunjukkan komitmennya dalam mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh Bupati SBB Asri Arman bersama Wakil Bupati Selfinus Kainama yang turun langsung ke lokasi pemalangan jalan untuk berdialog dengan masyarakat Desa Kaibobu terkait persoalan hak ulayat lahan, Kamis, (25/09/2025).

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah SBB Leverne A. Tuasuun, Dandim 1513/SBB Letkol Inf Rudolf G Paulus serta Kapolres SBB AKBP. Andi Zulkifli, S.I.K., MM., dan beberapa pimpinan perangkat daerah.  Melalui komunikasi yang terbuka dan kondusif, Pemerintah Daerah berhasil memastikan agar jalan kembali dibuka dan aktivitas masyarakat berjalan normal.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah bersama pihak terkait akan mengupayakan mediasi secara lebih intensif guna menemukan solusi terbaik atas persoalan hak ulayat tersebut.

Bupati SBB menyampaikan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan pemalangan jalan maupun fasilitas publik sebagai bentuk penyampaian pendapat, karena hal itu dapat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.

“Pemerintah Daerah selalu terbuka untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Mari kita kedepankan cara-cara yang bijak, agar penyampaian aspirasi tetap berjalan baik tanpa merugikan masyarakat lainnya,” ungkap Bupati. (Diskominfo SBB)

PIRU-Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman pada Rabu (24/09/2025), menerima para Perwakilan Tenaga Kerja PT. Spice Island Maluku (PT. SIM) dan perwakilan masyarakat Desa Hatusua, Desa Nuruwe, Desa Kawa di Aula Pendopo Bupati.

Dalam pertemuan ini, turut hadir Wakil Ketua II DPRD SBB H. Rauf Latulumamina, Kapolres SBB AKBP. Andi Zulkifli, S.I.K., MM dan Dandim 1513/SBB Letkol Inf Rudolf G Paulus, Kepala Kesbangpol Hasim Tubaka, Kepala Bapeda Ruslan Nain dan Kadis PTSP Ampi Tuhenay.

Pertemuan ini guna mendengarkan aspirasi dari tenaga kerja PT. SIM yang dirumahkan akibat dari PT. SIM yang akan menghentikan investasi serta pekerjaan di Kabupaten SBB.

Pertemuan di awali dengan mendengarkan pemaparan dari pihak perwakilan Tenaga kerja PT. SIM yang menyampaikan harapannya, agar Bupati selaku pimpinan daerah dapat membuka komunikasi dengan pihak perusahaan untuk membatalkan putusannya dan bersedia melanjutkan kembali aktifitasnya.

Mereka kemudian mengingatkan, hengkangnya PT. SIM dari SBB tentunya akan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat yang berada di wilayah kerja perusahan dan dapat pula berimplikasi negatif pada iklim investasi di SBB.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang merasa terbantu secara ekonomi karena banyak dari mereka yang diterima sebagai pegawai perusahaan dengan gaji setara UMR Provinsi senilai 3,5 Juta rupiah dan mendapatkan juga jaminan kesehatan melalui BPJS.

Oleh karenanya mereka juga berharap Pemerintah Daerah dan DPRD serta Forkopimda dapat membantu mendorong penyelesaian masalah yang menyebabkan PT.SIM mengeluarkan surat penghentian operasional perusahannya di SBB, sehingga diharapkan PT. SIM dapat kembali melanjutkan aktifitasnya.

Menanggapi aspirasi Pewakilan Karyawan dan Masyarakat, Bupati kemudian menyampaikan, “Saya sejak awal memimpin daerah ini, tepatnya pada bulan Maret yang lalu saat kembali dari Hambalang langsung ditemui oleh Perwakilan PT.SIM kala itu yang meminta tanda tangan saya agar meraka tidak jadi menghentikan operasionalnya, dan saya tanda tangan saat itu juga, karena komitmen saya untuk meningkatkan serta menjaga iklim investasi di daerah ini.”

“Sehingga sebelum bapak-bapak menyampaiakan kepada saya untuk menghubungi PT.SIM, Saya telah terlebih dahulu mengutus Tim Pemerintah Daerah bersama DPRD yang dipimpin Pak Sekda, pada hari ini untuk bertemu secara langsung dengan Pak Gubernur guna meminta PT. SIM untuk tetap berinvestasi dan beraktifitas di SBB,” lanjut beliau.

Bupati kemudian menekankan, “Tidak ada upaya Pemda untuk mengabaikan masalah ini, buktinya kami beserta DPRD dan Forkopimda hingga saat ini terus berupaya melakukan mediasi, karena kami paham bahwa untuk mengentaskan masalah kemiskinan di daerah ini, salah satunya tentu yang harus dilakukan adalah menyediakan sebanyak mungkin lapangan kerja bagi masyarakat.”

“Saya berharap Bapak-bapak selaku perwakilan Karyawan PT.SIM dan masyarakat di ketiga desa untuk ketika selesai pertemuan ini, dapat membantu memediasi PT.SIM untuk mengurungkan niat untuk menutup operasionalnya, sekaligus meminta masyarakat lain untuk dapat menjaga kondisi tetap kondusif,” tutup Bupati SBB. (Diskominfo SBB)