PIRU, Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maka Bupati SBB Drs, M. Yasin Payapo, M.Pd berksempatan meresmikan dua buah puskesmas yang terdapat di Negeri Latu, kecamatan Amalatu dan Negeri Elpaputih di Kecamatan Elpaputih. dengan diresmikan kedua puskesmas tersebut sebagai tanda beroperasinya dua puskesmas moderen di Kabupaten SBB.

Puskesmas Elaputih sebelumnya hanya berstatus Pustu dan kini telah berubah status ke Puskesmas Moderen tipe C di Kecamatan Elpaputih. Peresmian kedua gedung kesehatan itu diwarnai Penguntingan Pita oleh Ketua Penggerak PKK SBB Ny. Sarifah Payapo sekaligus Peninjauan Gedung Puskesmas, oleh Bupati bersama Rombongan.

dalam sambutannya Bupati SBB Drs. M Yasin Payapo, M.Pd meminta kepada para pegawai dan Tim Medis yang ada di Puskesmas Amalatu dan Puskesmas Modern harus lebih giat tingkatkan etos kerja agar mulai hari ini ada jadwal untuk memantau di setiap warga dari Rumah ke rumah untuk tau perkembangan Masyarakat yang sakit atau tidak.
Jadwal itu nantinya di buat oleh semua Kepala Puskesmas yang ada Kabupaten SBB. Dikatakan, pemerintah Daerah melalui unit pelayanan tehnis harus mengantisipasi Masyarakat yang Sakit.
“Masyarakat yang Sakit yang tidak memiliki kemampuan ekonomi ,Pemda harus antisipasi untuk di rujuk ke Rumah Sakit,saya contohkan, seperti ada yang sakit di Desa Kamarian atas perintah Bupati untuk segera bawah ke Rumah Sakit dan semua tanggunggan rumah Sakit Bupati yang tanggulanggi. Karena Kita ini pelayan mulai dari Bupati sampai Wakil Bupati ini semuanya pelayan Masyarakat. Jadilah pelayan yang melayani Rakyat seantero Kabupaten Seram Bagian Barat,” ungkapnya.

katanya pula, kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar semua akses jalan yang masuk ke Puskesmas atau Pustu supaya nantinya di Butas di anggarkan dalam Tahun 2022. Puskesmas Amalatu dan Puskesmas Modern Elpaputih ini atas usulan Pemerintah Kabupaten SBB melalui Dana Alokasi Kusus (DAK), karena yang tahu keadaan di Kabupaten SBB adalah Bupati.
“Jadi program ini atas usulan Bupati bukan usulan dari siapa siapa,” akuinya.
Sementara itu, dr. Desya B Silaya, selaku dokter tetap penugasan wilayah setempat saat di konfimasi menjelaskan, Puskesmas Latu ini sebelumnya merupakan Puskesmas Pembantu atau Pustu, Pustu Latu karena Puskesmas Induknya ada di Puskesmas Tumalehu.

“Pustu Latu ini di mekarkan menjadi Puskesmas.Karena baru di resmikan pasti membutuhkan alat alat kesehatan seperti Mobiler, dan Obat obatan, untuk itu butuh kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan untuk dapat meninjau kebutuhan yanga ada di Puskesmas Latu ini untuk dapat memenuhi segala kebutuhan obat obatandan mobilee agar kedepan menunjang kebutuhan yang ada di Puskesmas Latu, guna kebaikan bersama Masyarakat di sekitar puskesmas Latu dan wilayah kerja Kami,” paparnya

Kepala Pustu Latu, Naella Patty, dalam arahannya menyampaikan erterima kasih karena Negeri Latu ini sudah mempunyai Puskesmas sendiri,dan Dokter walaupun Dokter Pegawai Tidak Tetap ( PTT). Ia juga berharap agar secepatnya ada kepala puskesmas yang baru.

Piru- Kepolisian Resort Seram Bagian Barat dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Piru melakukan Penandatanganan MoU,MoU bernomor W28.PAS.PAS2.HM.02.05-190, nomor : B/02/III/KEP/2021 itu tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan pada Bidang Keamanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Penandatanganan Kesepakatan ini langsung dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Piru Taufik Rachman Bc.IP. selaku Pihak Pertama dan Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat AKBP Bayu Tarida Butar Butar , S IK. selaku Pihak Kedua. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ka KPLP Lapas Kelas II B Piru Semy Oppier,S.Sos dan Kasi Kamtib Lapas Kelas II B Piru La Sardini,SH.
Menurut Kalapas kelas II B Piru menyatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama antara dua bertujuan untuk melaksanakan kerja sama Sinergitas dalam menunjang tugas dan fungsi dalam Pemasyarakatan.
“Ini adalah salah satu tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sinergitas bukan hanya di lakukan secara lisan tetapi di tuangkan dalam bentuk MoU,” ungkap Kalapas.
Perjanjian kerja sama kata dia, mengenai pengamanan, pengawalan dan sebagainya yang bisa menunjang tugas dan fungsi Lapas Piru.
“Bukan di Lapas Piru saja. Tapi di seluruh UPT Pemasyarakatan Aparat Penegak Hukum setempat,” akuinya.
Harapanya dengan adanya kerja sama ini bisa di tingkatkan sehingga fungsi keamanan di Lapaa ini bisa selalu kondursip dan Aman.
Sementara Kapolres SBB, Bayu Tarida Butar-Butar menegaskan, Polres SBB siap mendukung semua kegiatan yang akan di laksanakan dari Lapas Piru.
“Semoga sinergitas yang terjalin ini dapat ditingkatkan. Apakah itu dalam pertukaran Informasi maupun dalam hal pengamanan , pengawalan dan lain sebagainya,” tutup Kapolres.

PIRU, Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Prof. DR. Ir. Rokhim Dahuri, MS, berkesempatan mengunjungi Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus menyampaikan materi seminar pembangunan dalam konsep pengembangan potensi kelautan perikanan di Kabupaten SBB yang berlangsung di lantai dua Kantor Bupati.
Bupati Seram Bangian Barat Drs. M Yasin Payapo,M.Pd dalam Sambutannya mengatakan Melalui seminar ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu konsep pembangunan kelautan dan perikanan secara terpadu, berbasis inovasi untuk peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
lanjut Bupati, Seminar ini diharapkan dapat diimplementasikan melalui perpaduan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional, yang pada akhirnya mampu memberikan dampak pada tercapainya peningkatan kualitas kehidupan manusia, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kemampuan usaha dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). sekaligus meningkatkan kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada upaya penguatan sekto-sektor maupun komoditas unggulan, secara tidak langsung, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi di daerah-daerah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah desa dan wilayah perkotaan.
Bupati juga berkesempatan memaparkan luas wilayah laut kabupaten SBB. Dengan wilayah laut yang sangat luas ini, lanjut Bupati, kabupaten SBB memiliki potensi yang sangat besar pada sektor kelautan dan perikanan. Keseluruhan potensi tersebut tambahnya, selama ini belum dapat dikelola secara maksimal.
“Permasalahan yang paling mendasar adalah ketersediaan sarana dan prasarana, baik transportasi dan konektivitas, maupun yang berkaitan dengan sarana produksi dan kualitas sumber daya manusia yang rendah juga cukup berpengaruh pada masih rendahnya kualitas pengelolaan untuk mendorong produktivitas potensi-potensi unggulan tersebut.” Papar Bupati.
Untuk itu, dengan kehadiran Prof. DR. Ir. Rokhim Dahuri di Kabupaten SBB, Bupati berharap, dapat memberikan angin segar dalam upaya mendukung pemerintah daerah, untuk pembangunan dan pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di daerah ini. (elo)
seminar yang bertemakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Terpadu Berbasis Inovasi Untuk Meningkatkan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan, dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat ini, menghadirkan Prof. DR. Ir. Rokhim Dahuri, MS, Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pembicara utama, dengan Sekda SBB Mansur Tuharea, SH, MH selaku moderator.

Kairatu: sijago merah kembali beraksi di Kabupaten Seram Bagian Barat, hari ini Kebakaran kembali melahap sebuah Toko yang diketahui milik Dira di Jl. Lintas Seram RW 02. RT 02 Desa Waimital Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada Selasa (02/03) sekitar pukul 12:00 Wit.
Dari hasil komunikasi di lokasi kejadian menyebutkan peristiwa kebakaran itu berlangsung begitu cepat, bahkan api sampai merambah ke rumah warga yang berada dilokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian materil bisa ditaksir ratusan juta rupiah.
Kobaran api berhasil dipadamkan oleh warga setempat yang secara gontog royong bahu membahu menyiramkan api dengan peralatan seadanya.
Sementara satuan pemadam kebakaran dari pemerintah daerah setempat datang dilokasi kejadian setelah api berhasil dipadamkan oleh warga.

Luhu-Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Danni H Pattipelohi, S.Pi, M.Si,berkesempatan melepaskan Satwa Liar yang di lakukan di Kawasan Suaka Alam Tanjung Sial Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, Sabtu (27/2/21) sekira pukul 12.11 Wit.
Turut hadir pada kegiatan tersebu Bhabinkamtibmas Desa Luhu, Brigpol R. Pellu, Babinsa Luhu Serda ABD Rasyd Sabir, Penjabat Desa Luhu yang diwakili oleh Kaur Pemasyarakatan Desa Luhu Onyong Lisaholid. Kepala Seksi Wilayah II Kantor Balai KSDA Maluku, Eva Yulita, Polhut Pelaksana Pemula Kantor Balai KSDA, Sugeng Prianto A.Md, Kepala Resort Piru, Petugas Dinas Kehutanan SBB.
Adapun Satwa liar yg dilepaskan yakni, Sembilan Ekor Rusa timur, Delapan Ekor Nuri Bayan, Tujuh Ekor Kakaktua Maluku, Enam Ekor Percici Pelangi, Tiga Ekor Nuri Maluku, dan Dua Ekor Kasuari.
Kepala Balai Konservasi KSDA Danni Pattipelohi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Luhu maupun Pihak-pihak keamanan yang telah sama-sama dengan mereka,”Hingga kegiatan pelepasan satwa liar demikian selesai dengan lancar.”Ujarnya.
Menurut Pattipelohi, pelepasliaran Satwa Liar endemik Maluku ini merupakan hasil kegiatan pengamanan peredaran TSL oleh Petugas Balai KSDA Maluku di wilayah Kerja Resort Pulau Ambon.
Satwa hasil kegiatan translokasi dari balai besar KSDA Jawa Timur dan Satwa Hasil Penyerahan secara sukarela dari Falkutas Pertanian Universitas Pattimura Ambon dan masyarakat yang berada di Negri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon.”ucap Danni.
Sambungnya, sebelum dilepasliarkan satwa ini sudah terlebih dahulu melalui proses karantina dan rehabilitasi,”Untuk mengembalikan sifat alaminya dan juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari Petugas Balai KSDA Maluku bersama sama dengan Dokter Hewan serta stasiun karantina Pertanian kelas Satu ambon.”tutupnya.

Piru: Dalam pertemuan koordinasi bersama dengan PLN Piru dan tim di Kantor PLN Piru pada tanggal 25 Februari 2021, Mercy Barends membahas dan mengevaluasi menyeluruh kondisi kelistrikan di tiga kabupaten yang ada di Pulau Seram. Masing-masing Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT) yang menjadi wilayah operasi PT. PLN (Persero) UP3 Masohi. Dalam evaluasi tersebut, Mercy Barends sampaikan beberapa poin berkaitan dengan permasalahan kelistrikan.
Pertama, terkait kondisi elektrifikasi di Seram Bagian Barat. Berdasarkan pemaparan materi dengan PLN UIW Maluku dan PLN UIP Maluku beserta jajarannya di Kantor PLN UIW Maluku tanggal 22 Februari 2021 sebelumnya disampaikan bahwa rasio elektrifikasi Seram Bagian Barat adalah 94% (87 desa) dari total 93 desa. Namun pada kenyataannya di lapangan bahwa masih banyak desa – desa yang mengalami listrik padam dan belum teraliri listik. Untuk itu, Mercy Barends meminta roadmap SBB secara menyeluruh terkait kelistrikan seperti target yang ingin dicapai, berapa jumlah total gardu listrik, pemetaan jaringan listrik, jumlah mesin dan berapa dayanya dll. Beliau sampaikan bahwa hal ini sangatlah penting agar kita memiliki gambaran detil terkait kelistrikan di SBB kedepannya.
Kedua, terkait masalah sering padamnya listrik di Kecamatan Taniwel. Mercy Barends sampaikan situasi yang terjadi di Taniwel bahwa listrik menyala 12 jam. Beliau sampaikan bahwa Taniwel merupakan salah satu kecamatan tua di Maluku dan seharusnya mendapat perhatian serius sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara masyarakat Taniwel dengan masyarakat Pasanea yang bersebelahan yang listriknya menyala 24 jam. Ketiga, terkait ketersediaan mesin. Menurut Mercy Barends apakah mesin-mesin yang beroperasi di SBB ini masih cukup layak untuk beroperasi. Beliau sampaikan juga bahwa seharusnya ada mesin cadangan sehingga bisa memback-up jika ada mesin yang rusak. Keempat, terkait personil atau SDM yang ada di PLN. Mercy Barends mempertanyakan bagaimana kondisi real personil/staf PLN di lapangan, apakah kuotanya sudah mencukupi dan memenuhi standar terkait pegawai lapangan PLN di SBB maupun di SBT. Hal ini dikarenakan ada situasi penghentian sementara (moratorium) perekrutan pegawai PLN. Beliau berharap agar ada tenaga-tenaga teknis lokal yang memiliki kompetensi dan handal untuk ditempatkan di area-area wilayah PLN SBB dan PLN SBT sehingga bisa terjadi transfer skill demi mendukung percepatan pembangunan SBB kedepannya.
Dalam hal ini, Manager UP3 Masohi Bapak Adi Purnomo menjelaskan bahwa UP3 Masohi membawahi ULP Masohi, ULP Piru, ULP Kairatu, ULP Kobisonta dan ULP Bula. Untuk sistem operasi (daya mampu) listrik 24 jam berada di Piru, Kairatu dan Manipa. Sedangkan untuk sistem operasi (daya mampu) listrik 12 jam terjadi di Taniwel, Buano, Tahalupu, Tonu Jaya dan Luhu. Untuk diketahui bahwa hampir semua mesin sudah melewati batas JKM. Apabila mesin-mesin ini dipaksakan beroperasi 24 jam, maka ini akan menimbulkan black out atau mesin rusak. Terkait masalah listrik di Taniwel, beliau sampaikan permohohonan maaf dikarenakan saat ini mesin yang beroperasi 1unit dengan daya listriknya sebesar 400 KW, sedangkan beban puncaknya mencapai 611 KW. Hal ini yang akhirnya mempengaruhi kinerja listrik menyala di Kecamatan Taniwel. Mengenai mesin, seiring dengan diberlakukan kebijakan penghentian sementara (moratorium) sewa mesin dari PLN Pusat tentulah menjadi kendala bagi PLN untuk memiliki mesin cadangan. Adi Purnomo jelaskan bahwa gardu listrik (power house) tersedia namun tiada ada mesin satuan pembangkit diesel (SPD). Tentu saja hal ini juga menjadi kendala.
Pada akhirnya, Mercy Barends merespons terkait masalah kelistrikan yang terjadi di SBB ini bahwa persoalan mendasar dan utama yang terjadi di Pulau Seram khususnya di SBB, adalah lebih pada kesiapan infrastruktur dan juga kondisi wilayah. Untuk itu, beliau jelaskan bahwa dari hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan hari ini dapat disimpulkan bahwa terdapat empat persoalan utama kelistrikan di Pulau Seram yang nanti akan menjadi bahan dan perhatian serius untuk dibicarakan bersama pihak Kementerian ESDM RI dan PT PLN (Persero) Pusat. Selain itu, Mercy Barends juga berpendapat agar perlu adanya koordinasi dan dukungan dari pemerintah daerah dan kerjasama masyarakat utk masalah ganti rugi tanaman untuk dapat diselesaikan dengan pendektan yang baik demi percepatan pembangunan atau pemeliharaan instalasi listrik di SBB.
Dapat disampaikan bahwa dalam pertemuan koordinasi ini juga turut didampingi perwakilan dari PLN UIW Maluku Ramli Malawat (Manager Humas), PLN UIP Maluku Bpk Afiandi Amin, Manager UP3 Masohi Adi Purnomo, Manager ULP Piru Eka Febrianti Empra, Manager ULP Kairatu Rita Talanila dan Supervisor PLN Kantor Pelayanan Taniwel Jefri semuel tetty. Selain itu, hadir juga Anggota DPRD Provinsi Dapil SBB Samson Atapary, SH dan dua Anggota DPRD Kabupaten SBB Jodis Rumahsoal dan Andarias Hengky Kolly, SH.

Piru– Bupati Seram Bagian Barat Drs. m yasin payapo, M.pd berkesempatan membuka dengan resmi kegiatan konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2022.
kegiatan yang berlangsung di ruang Aula lantai tiga kantor Bupati Seram Bagian Barat, Senin (22/2/2021). dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kabupaten Seram Bagian Barat, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat,Sekertaris Daerah Seram Bagian Barat, para Staf ahli, asisten dan kepala perangkat Daerah Lingkup Pemkab SBB. Tokoh Agama, tokoh Masyarakat,Tokoh Pemuda, dan Lembaga Swadaya masyarakat.
Bupati SBB, Drs M. Yasin Payapo,M.pd dalam sambutannya mengatakan alasan penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022. Momen ini sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan. pasalnya Tahun 2022 merupakan tahun kelima bagi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam mengupayakan pencapaian visi RP JMD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017 – 2022, Yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang sejahtera berbudi pekerti luhur dan berbudaya berbasis potensi ekonomi lokal.
“Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 harus lebih cermat dan terintegrasi. Serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan komprehensif. Output dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stake holder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( RAPD). Yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” Kata Bupati.
Katanya pula,forum konsultasi publik ini juga merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya Musrembang RKPD kecamatan, Forum lintas perangkat daerah dan Musrembang RKPD Kabupaten. Ia berharap, dalam proses penyusunan RKPD ini, keepala perangkat daerah fokus dalam penyusunan program dan kegiatan. Sehingga, rencana pembagunan pada tahun 2022 dapat tercapai. Sesuai dengan prioritas pembagunan yang telah di tetapkan tahun ini, Upaya untuk mencapai keberhasilan pembagunan terutama dalam menangani dampak pandemik Covid 19 harus di maknai dengan persepsi dan tujuan yang sama melalui kolaborasi, koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan baik dalam pengendalian penyebaran virus serta bersinergi dalam membantu meringankan beban penduduk terdampak dan mempercepat pemulihan.
Diakhir sambutannya, Bupati meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah dan aparatur serta seluruh stakholder untuk selalu berfikir terbuka dan inovatif. Sehingga RKPD mampu mengitegrasikan pembagunan lintas sektor secara terukur, tepat sasaran. sehingga mampu menjawab isu-isu strategis yang ada. Melalui kesempatan ini pula Bupati berharap kepada seluruh peserta kiranya dapat mengikuti secara serius kegiatan ini. Sehingga dapat menghasilkan sebuah komitmen demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Piru – Masih dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) di Provinsi Maluku, Surya Tjandra membagikan 2.938 Sertifikat Hak Atas Tanah hasil dari program Redistribusi Tanah kepada masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tepatnya di kantor Balai Desa Taniwel, Kecematan Taniwel, Kabupaten SBB, Maluku pada Sabtu (20/02/2021).
Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibagikan kali ini merupakan hasil dari proses yang panjang. “Sertifikat yang dipegang Bapak Ibu itu prosesnya panjang sekali, dan jadi unik karena di tempat ini dari 2.938 sertipikat yang diberikan, datang dari proses yang istimewa karena harus disetujui oleh 4 Negeri di Kecamatan Taniwel, mereka bersepakat untuk tanahnya dilepaskan kemudian diberikan kepada masyarakat adat,” kata Surya Tjandra.
Lebih lanjut ia mengatakan, proses yang terjadi hingga terbitnya sertipikat tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat adat dan Pemerintah Daerah. “Jadi memang betul-betul satu kolaborasi yang istimewa dari masyarakat adat dan Pemda, terbitnya sertipikat ini bukan hanya keberhasilan dari ATR/BPN karena kami tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi perlu dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait,” lanjut Surya Tjandra.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Toto Sutantono mengimbau kepada seluruh penerima sertifikat yang hadir agar memanfaatkan sertipikatnya untuk hal yang produktif. “Kami mengimbau kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat agar jangan gampang lepas dari tangan kecuali membawa manfaat yang lebih,” imbau Toto Sutantono.
“Sertipikat ini berfungsi agar masyarakat lebih produktif, jika punya usaha dan membutuhkan modal bisa dibawa ke bank untuk mendapatkan modal tambahan, jangan bawa ke rentenir,” tambah Toto Sutantono.
Dengan bermanfaatnya sertipikat yang dimiliki masyarakat, Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku mencontohkan pada hari sebelumnya ada nelayan yang mendapatkan kredit sebesar 100 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. “Ini artinya sertifikat betul-betul bermanfaat. Untuk itu, gunakan sertifikat secara bijak karena cukup banyak, tahun ini ada 2.938 bidang, kalau dimanfaatkan dengan perhitungan yang matang saya yakin warga di sini akan semakin sejahtera,” jelas Toto Sutantono.
Bupati Kabupaten SBB, Yasin Payapo yang juga hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat bagi masyarakat adat menceritakan pada tahun 2020 melalui Balai Kawasan Hutan dan Sumber Daya Alam Provinsi Maluku telah melakukan penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang meliputi inventarisasi dan verifikasi dalam permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di kawasan Kabupaten SBB yang telah disepakati oleh beberapa pihak seluas 1.446 hektare yang tersebar di 7 kecamatan. “Dan lokasi inilah yang ingin kami mohonkan kepada Bapak Wamen jika mungkin di tahun-tahun mendatang menjadi sasaran dari kegiatan redistribusi tanah mengingat sangat bermanfaatnya program ini bagi masyarakat,” ujar Yasin Payapo.
“Kiranya mohon dukungan dari Pak Wamen guna meningkatkan kegiatan sertipikasi tanah melalui program redistribusi tanah di Kabupaten SBB bagi desa-desa dan kecamatan lainnya di kabupaten kami,” ucap Bupati SBB.