ELPHAPUTIH – Untuk mengklarifikasi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masa yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Timur Indonesia (AMATI) dan BEM Universitas Krisnadwipayana Bekasi dan Masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Samasuru didepan Kementerian Dalam Negeri di jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada 4 Mei 2023 kemarin maka Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Brigjen TNI Andi Chandra As’addudin, SE.,MH, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Elpaputih guna bertemu langsung dengan Masyarakat Dusun Samasuru, Desa Elpaputih.

Pertemuan berlangsung di balai pertemuan Kantor Camat Elpaputih pada Senin (05/06/2023) turut dihadiri oleh Dandim 1513/SBB, Perwakilan Polsek Teluk Elpaputih, Ketua KPU SBB, Asisten 3 Setda, para Pimpinan OPD, Camat Elpaputih, beberapa Kepala Desa di Elpaputih serta perwakilan Masyarakat Dusun Samasuru.

Isi demontrasi yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2010 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan juga berdampak pada hilangnya hak ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, kesehatan maupun pendidikan, kemudian di klarifikasi oleh Pj. Bupati dengan menyampaikan beberapa poin pernyataan.

Poin- poin tersebut antara lain, yang pertama, setelah keluarnya Putusan MK No.123 tahun 2009 maka Kemendagri membentuk tim pemetaan dan ploting wilayah. Dan dari hasil pemetaan ditetapkan batas wilayahnya di Aliran Sungai Mala dimana bagian barat menjadi wilayah SBB dan timur menjadi bagian Maluku Tengah (Malteng). Berdasarkan hasil pemetaan inilah akhirnya lahirlah Permendagri 29 Tahun 2010 ini. Sehingga tidak benar jika keduanya saling bertentangan”.

Poin penting lainnya adalah hilangnya hak-hak masyarakat Dusun Samasuru seperti yang telah disampaikan di atas kemudian diklarifikasi oleh PJ. Bupati dengan menyapaikan bahwa, “Tidak ada yang hilang (haknya), karena sudut pandang saja yang berbeda. Karena Permendagri 29 ini mengatur wilayah, karena yang tadinya pelayanannya ke Malteng berubah menjadi pelayanan ke SBB”.

“Bagi mereka yang tetap ingin ke Malteng, silahkan, tetapi identitas kependudukannya menyesuaikan jangan sampai alamatnya di SBB, pelayanannya minta ke Malteng. Kan batasnya sudah jelas (di Sungai Mala)”, lanjut Beliau.

Terkait dengan beberapa aset pendidikan yang masih atas nama Malteng tetapi berada dalam wilayah SBB, As’addudin menerangkan, “Kita akan mengadakan audensi. Kita akan minta ke Kadisdik untuk kita ke Kementerian Pendidikan. Sebelumya kita akan mendata secara fisik di lapangan tuh sekolahnya apa saja yang di wilayah SBB ini. Data itulah yang menjadi dasar sebagai dokumen yang menjelaskan bahwa betul sekolah itu ada di wilayah kita”. (P-02)

Piru – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengadakan upacara di lapangan kantor Bupati SBB pada Kamis (01/06/2023).

Penjabat Bupati SBB Brigjen TNI Andi Chandra As’addudin, SE, MH, bertindak selaku inspektur upacara dan komadan upacaranya dipercayakan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan informatika, Drs. Muhammad Yusuf Hatala. Turut hadir dalam upacara antara lain, para pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara serta tenaga Honorer di lingkup Pemda SBB.

Penjabat Bupati  dalam sambutannya mengatakan bahwa Pancasila lahir dari buah pemikiran yang mendalam dari para pendiri bangsa kita sehingga dapat dijadikan landasan ideologi atau dasar negara dari sejak awal kemerdekaan hingga hari ini.

Sehingga kita haruslah bersyukur karena dengan adanya Pancasila sebagai Dasar Ideologi kita dapat tetap dipersatukan sebagai sebuah negara yang besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jangan sampai ada ideologi – ideologi lain selain Pancasila.

Selaras dengan tema peringatan tahun yakni “Gotong Royong Membangun Peradaban Dan Pertumbuhan Global”, Beliau juga menambahkan, gotong royong sebagai salah satu budaya yang lahir dari nilai luhur Pancasila kiranya kembali dihidupkan dan dilestarikan guna menopang pembangunan dan kemajuan bangsa.

Menutup penyampaiannya, Pj. Bupati mengingatkan untuk menjadikan Pancasila sebagai Pandangan hidup bagi setiap anak bangsa karena Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa, telah melewati berbagai ancaman dan rintangan namun tetap mampu bertahan. (P-02)

PIRU-Menyikapi pemblokiran jalan protokol  yang dilakukan masyarakat Desa Waisamu,  sebagai buntut dari permasalahan sengketa batas Desa Waisamu dan Desa Nuruwe pada Senin (22/05/2023), maka Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Brigjen. TNI Andi Chandra As’addudin, SE.,MH berinisiatif mempertemukan kedua belah pihak pada Selasa (23/05/2023).

Bertempat di lantai tiga aula kantor Bupati SBB, pertemuan yang turut menghadirkan perwakilan perusahan  PT. Spice Islands Maluku(PT. SIM) selaku pihak turut terseret dalam persoalan ini. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Pisang Abaka (Musa Textilis) ini, turut terlibat karena wilayah sengketa adalah merupakan bagian dari lahan yang ditanami perusahan.

Adapun awal permasalahan ini dimulai saat adanya klaim dari pihak Desa Waisamu yang menganggap pihak perusahan telah melakukan pembukaan lahan hingga ke wilayah desanya padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya. Akibatnya masyarakat Waisamu melakukan protes dengan memblokade jalan yang ada di wilayahnya sambil menuntut agar pihak perusahaan menghentikan aktifitasnya diwilayah ini.

Permintaan penghentian aktifitas perusahaan ini kemudian tidak diterima oleh pemerintah dan masyarakat Desa Nuruwe yang turut mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian wilayah desanya. Mereka merasa khawatir jika aktifitas dihentikan nantinya akan berdampak pada perekonomian desa, karena sebagian masyarakatnya merupakan tenaga kerja di perusahaan.

Setelah pertemuan berlangsung selama kurang-lebih dua jam dengan mendengarkan berbagai opini dari kedua pihak dan juga pandangan dari pihak perusahan, maka disepakati beberapa poin kesepakatan antara lain, pihak perusahan dapat melanjutkan aktivitasnya seperti biasa,  kecuali pada wilayah yang disengketakan kedua desa. Perusahan dilarang melakukan penanaman di area sengketa hingga permasalahan ini diselesaikan nantinya.

Untuk penyelesaian sengketanya sendiri akan diselesaikan secara adat melalui rapat Saniri Negeri-negeri (Desa)yang ada di Batang Air Eti (Sekitar Daerah Aliran Sungai Eti) di Desa Eti. Untuk waktu pelaksanaan rapat Saniri akan menunggu Pejabat Desa dan Ketua Saniri Eti kembali dari tugas keluar daerahnya.

Pj. Bupati dalam keterangan singkatnya kepada awak media menyampaikan “Ini adalah persoalan saling klaim antara Desa Waisamu Dan Desa Nuruwe, Sehingga penyelesaiannya akan diselesaikan secara Adat, yang dimediasi oleh Negeri Eti sebagai Inama dan akan di selesaikan lewat rapat Saniri. Kita akan menunggu Ketua Saniri Eti Dan Penjabat Negeri Eti Kembali dari Tual baru akan di laksanakan secepatnya, Untuk Pihak Perusahan tetap bekerja di wilayah yang tidak ada masalah”.

Beliau kemudian berpesan agar kedua belah pihak dapat saling menghargai, mampu menahan diri dan tidak terpancing melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum sambil menunggu berlangsung Rapat Saniri dan yang terpenting harus bisa menghormati apapun hasilnya nanti. (P-02)

Piru – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten SBB Abd. Rasyid Lisaholit didampingi Wakil Ketua I Arifin Podlan Gresia, Wakil Ketua II La Nyong. Dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten SBB Leverne A.Tuasuun dan anggota DPRD yang berlangsung kantor DPRD SBB Rabu (12/04/2023).

Sekretaris Daerah Leverne A. Tuasuun dalam membacakan pidato Pj Bupati menjelaskan bahwa, pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik dan paling utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun Anggaran 2022, ungkap Sekda, dimana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 948.299.495.550,00 yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 905.493.377.811,76.

Dikatakan, adapun kontribusi dari masing-masing komponen pendapatan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,8 persen, pendapatan transfer sebesar 94,74 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,43 persen. Hal ini berarti bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih bertumpu pada pendapatan transfer dari pemerintah Pusat.

Lanjut Sekda, untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.020.504.164.046,00 dimana anggaran belanja tersebut yang bisa terealisasi sebesar Rp. 938.860.714.948 atau terealisasi sebesar 92 persen pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

“Mencermati atas hasil penyelenggaran urusan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah selama tahun 2022, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya,” ucap Tuasuun.

Sekda juga tambahkan, berdasarkan capaian target dalam RPJMD Tahun 2017-2022, masih terdapat sejumlah target yang perlu diperbaiki dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) SBB Tahun 2023-2026. Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di daerah ini, hal ini merupakan wujud implementasi dan kolaborasi.

Selain itu Ketua DPRD Abd. Rasyid Lisaholith mengatakan, dengan penyampaian LKPJ ini, nantinya hasil pembahasan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah, yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan epala daerah, dan kebijakan strategis kepala daerah, serta perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Tahun Anggaran berikutnya.

Menurutnya, laporan LKPJ ini dipandang bukan hanya sebagai pemenuhan formalitas belaka karena tuntutan konstitusi, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas pelaksanaan pemerintah, dan pembangunan di SBB.

Pada aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, kata Lisaholith, LKPJ merupakan salah satu sarana bagi DPRD selaku representasi rakyat di SBB, untuk dapat mengevaluasi pencapaian kinerja program pembangunan yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang

“Saya juga sangat mengharapkan agar pembahasan LKPJ bisa kita selesaikan tepat waktu karena masih banyak agenda lain,” terangnya. (P-01)

PIRU – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Badan Perencanaan Kabupaten SBB menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2024.

Berlangsung di Gedung Hatutelu kota Piru pada Selasa (11/04/2023) kegiatan ini mengusung tema kegiatan “Menstabilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar dan kualitas berdemokrasi”. Dibuka dengan resmi oleh Penjabat (Pj.) Bupati Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin, SE., MH., dengan didamping Sekretaris Daerah Alvin Tuasuun, SP., MSi., para kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), para Camat dan Kepala Desa.

Selain itu Turut hadir pula Ketua DPRD Kab. SBB Abdul Rasyid Lisaholit dan para perwakilan Forkopimda lainnya. Pada Musrenbang RKPD kali ini oleh Panitia turut dihadirkan pula beberapa narasumber antara lain, Kepala Bank Indonesia (BI) Maluku yang diwakili oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku M. Lukman Hakim, Sekretaris Dinas Pariwisatan Maluku Rio Z. M. Pellu, SH., M.Kn., Kepala Balai Prasarana Provinsi Maluku Reza Rizka Pratama, ST. dan Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Maluku Libertty Lewerissa, SE., MSi.

Sebelum membuka secara resmi kegiatan ini, Pj. Bupati berkesempatan menyampaikan sambutannya, “Pemkab SBB berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan dokumen RKPD yang berfungsi sebagai landasan yuridis dan operasional dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan. Oleh karenanya pada Musrenbang kali ini dapat menyerap aspirasi masyarakat, serta dapat dipaduserasikan dengan aspirasi yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat”.

Dalam sambutannya Pj. Bupati juga menyampaikan beberapa capaian indikator pembangunan di kabupaten ini antara lain, laju pertumbuhan yang naik dari – 0,17 persen pada 2020 menjadi 3,40 persen pada 2021, meningkatnya indeks pembangunan manusia dari 65,83 pada 2021 menjadi 66,67 pada 2022, menurunnya tingkat pengangguran terbuka 4.839 jiwa pada 2021 menjadi 4.425 jiwa pada 2022. Menurunnya angka kemiskinan dari 25,27 persen pada 2021 menjadi 22,25 persen pada 2022. Dari sisi pelayanan publik, berdasarkan hasil penilaian survei kepatuhan pelayanan publik dari OMBUSMEN RI Maluku pada 2022, SBB berada di zona kuning atau level kepatuhan sedang. Dan yang terakhir, terjadi penurunan angka prevalensi stunting dari 28,70 persen pada 2021 menjadi 27,50 persen pada 2022.

Diakhir sambutannya Pj. Bupati mengingatkan, “Kepada Perangkat Daerah agar konvergensi lintas perangkat daerah terus ditingkatkan serta memperhatikan program kegiatan prioritas didalam menjawab isu permasalah di masyarakat. Selalu meningkatkan kesigapan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana alam, segera dibentuk tim percepatan penurunan stunting mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa. Dan segera berkoordinasi sesuai tupoksinya, untuk memverifikasi dan memvalidasi data, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim sebagai dasar intervensi program dan kegiatan yang tepat sasaran”. (P-02)

Safari Ramadhan di Dusun Katapang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Gubernur Maluku Irjen. Pol. H.Murad Ismail memberikan bantuan kepada sejumlah Mesjid dan Musholla di wilayah itu Selasa (11/04/2023).

Bantuan tersebut berupa uang senilai 50 juta untuk mesjid Dusun Laala, 50 juta untuk mesjid At’taqwa Tanah Goyang, 50 juta untuk mesjid Al-Muhajirin Dusun Ani dan 25 juta untuk Musholla Dusun Katapang yang di serahkan oleh Gubernur secara simbolis kepada perwakilan masing-masing Dusun.

Safari Ramadhan orang nomor satu Maluku itu di dampingi oleh istri Widya Pratiwi Murad, PJ Bupati Andi Chandra As’aduddin dan Istri, Kepala OPD dan Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala OPD Lingkup Kabupaten SBB, Majelis Taklim, Kepala Dusun di wilayah tersebut, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Mukni Rumalutur salah satu tokoh masyarakat Dusun Katapang yang memberikan sambutan selamat datang kepada gubernur Maluku dan rombongan mengatakan pertemuan dan Safari Ramadhan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku merupakan perpaduan hati antara Gubernur Maluku dan masyarakat Dusun Katapang. “semoga ayahanda Gubernur Maluku dan ibu selalu sehat dan dapat melakukan aktivitas pelayanan yang terbaik buat masyarakat hingga, ini adalah perpaduan antara pak gubernur dan masyarakat katapang”. Ucap Rumalutur.

Gubernur Maluku mengatakan kehadirannya dengan Rombongna guna untuk Safari Ramadhan sakaligus memberikan bantuan ke pada mesjid dan musholla. “Saya datang untuk kasi bantuan ke beberapa Mesjid, di antaranya Mesjid Laala, Mesjid At’taqwa Tanah Goyang, Mesjid Ani Dan Musholla Katapang”, Kata Murad.

Selain itu Istri Gubernur Widya Murad juga membagikan ribuan paket sembako kepada ibu-ibu, para lansia dan Majelis Taklim dan masyarakat  setempat. (P-01)

Piru – Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 1444 H/2023 M dengan tema: “Kuatkan Silaturahmi Semi SBB Maju” berlangsung di Pondok Pesantren As’salam Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat.

Selain Safari Ramadhan, Pemerintah Daerah Kabupaten SBB pun memberikan bantuan kasur dan santuan kepada pilihan santri yang diserahkan oleh Pj. Bupati Andi Chandra As’aduddin dan Kepala Kesbangpol Kabupaten SBB H. Sabaan Patty.

Pj. Bupati SBB Andi Chandra As’aduddin dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan safari ramadhan merupakan jalinan silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat guna membangun sinergitas dan kebersamaan sebagai bentuk kekuatan untuk kemajuan pembangunan daerah yang lebih baik.

Hal ini sesuai dengan tema yaitu silaturahmi demi SBB maju, yang dimana kegiatan safari ramadhan memiliki makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara namun yang paling penting adalah pembinaan mental spritual secara khusus maupun masyarakat pada umumnya dengan tujuan terus melanjutkan pembangunan Saka Mese Nusa.

Olehnya itu perlu kita hiasi ramadhan yang penuh rahmat, kemuliaan dan magfirah ini dengan peningkatan kapasitas diri dan keimanan maupun menumbuhkan kejujuran, keihlasan, kejujuran dan kepedulian sosial, hidup saling menghormati dengan perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian cita- cita mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi daerah baldatun thayybatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dengan Rabb ( Tuhan ) yang maha pengampun. (P-01)

PIRU – Guna meningkatkan integritas dan komitmen akan sumpah jabatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) maka Penjabat Bupati Brigjen TNI Andi Chandra As’addudin, SH, MH, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berinisiatif mengadakan penandatangan bersama Pakta Integritas.

Berlangsung di depan ruang kerja lantai dua kantor Bupati pada rabu (29/03/2023), penandatangan ini turut melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), para Pimpinan Organisasi Daerah (OPD) serta para Camat.

Isi pakta integritas ini terdiri dari 10 poin komitmen yang harus dipedomani dan ditaati yang antara lain berisi; 1. Ketaatan kepada aturan perilaku disiplin ASN, 2. Harus menjadi contoh terkait kepatuhan kepada aturan tersebut bagi para pegawai lain dilingkup kerja masing-masing, 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, 4. Berusaha memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan dan meningkatkan kompetensi diri, 5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan KKN dan tidak ikut terlibat dalam perbuatan tercela, 6. Berusaha menjaga integritas jabatan, 7. Menghindari konflik kepentingan dalm bertugas, 8. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di lingkungan kerja masing-masing, 9. Bertanggungjawab melakukan pengendalian/pengamanan/pelaporan atas pengelolaan aset daerah, 10. Menindaklanjuti percepatan penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP dan APIP, 11. Akan memberika data/informasi yang benar terkait Pelaporan Harta Kekayaan.

Pj. Bupati dalam sambutannya sebelum penandatangan dilakukan menyampaikan, “Apa yang tertuang dalam pakta integritas ini sudah sangat jelas dan tegas mengingatkan kita selaku para pimpinan dan pemegang tanggung jawab di lingkup kerja kita, untuk nantinya mampu menjadi teladan dan panutan bagi sesama ASN. Sehingga setiap tindak tanduk kita harus mampu menjadi motivasi bagi mereka untuk menjadi ASN yang berintegritas dan berkomitmen memperbaiki serta memajukan kabupaten ini ke depan”

“Ketika anda menandatangani Pakta Integritas ini berarti anda telah siap untuk dievaluasi dan diberikan sanksi oleh saya ketika anda melakukan pelanggaran terkait isi yang ada di dalamnya.” Pj. Bupati mengingatkan.
Kegiatan ini kemudian ditutup dengan foto bersama Pj. Bupati, Sekda, Pimpinan OPD dan Para Camat. (P-02)

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian barat (SBB) Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Taniwel Timur yang berlangsung di Balai Desa Lisabata, Kecamatam Taniwel, Senin (20/03/2023).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Asisten I Setda Kabupaten SBB Bidang pemerintahan Drs. Soleman Kibas, beberapa anggota DPRD Kab. SBB, Staf Ahli Bupati, para pimpinan OPD lingkup Pemkab SBB, Camat Taniwel dan Taniwel Timur, TP-PKK kabupaten dan kecamatan, serta kepala desa dan BPD di dua kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur.

Musrenbang dengan tema “Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas Demokrasi”, itu dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten SBB Drs. Soleman Kibas mewakili Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’aduddin,SH.,MH.

Soleman Kibas dalam membacakan sambutan Bupati menyampaikan program yang di bahas dalam Musrenbang adalah kegiatan yang dapat memenuhi harapan kehidupan masyarakat di Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur.

“Agar fokus pada program prioritas, sehingga sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dan tepat sasaran ke masyarakat SBB terkhusus masyarakat Taniwel dan Taniwel Timur”, Ucap Kibas. (P-01)

MOREKAU – Dua Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yakni, Kecamatan Seram Barat dan Kecamatan Huamual melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) sebagai tahapan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kab. SBB.

Sekretaris Daerah (Sekda) Leverne A. Tuasuun hadir mewakili Penjabat Bupati Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin, SH.,MH., guna membuka secara resmi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Morekau, Kecamatan Seram Barat pada selasa (14/03/2023).

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain, beberapa anggota DPRD, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, para pimpinan OPD lingkup Pemda SBB, Camat Seram Barat dan Huamual, Ketua Dharma wanita, TP-PKK Kabupaten dan kecamatan, serta kepala desa dan BPD di dua kecamatan.

Sekda saat membacakan sambutan dari Pj. Bupati menyampaikan, “saya berharap Musrenbang tahun ini dapat menetapkan skala prioritas serta arah kebijakan pembangunan agar pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien serta sejalan dengan tema pembangunan tahun 2024 yaitu, menstabilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar dan kualitas berdemokrasi”

Selain mengingatkan mengenai penguatan sarana prasarana dasar dalam menunjang SDM dan peningkatan perekonomian dalam mengendalikan inflasi dan kesigapan bencana sesuai arahan Pj. Bupati, Sekda juga turut menambahi tentang pentingnya peranan pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada balita, melalui berbagai program ditingkatkan desa, salah satunya dengan mendorong masyarakat untuk menjadikan lingkungan rumahnya sebagai lahan tanam bagi sayur-mayur dan tanaman obat sehingga kebutuhan gizi anak bisa selalu terpenuhi.

Terkait dengan jumlah anggaran pembangunan, Pj. Bupati juga turut menyampaikan arahnya, “keterbatasan anggaran pembangunan tentunya masih menjadi kendala dalam mengakomodir semua usulan dari desa, apalagi hampir semua desa mengusulkan pembangunan infrastruktur, itulah sebabnya ada skala prioritas dengan melihat urgensinya apakah usulan tersebut masuk kategori penting dan mendesak untuk dikerjakan atau tidak”.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pj. Bupati juga tak lupa memberi peringatan tentang tahun 2024 sebagai tahun politik dengan menyampaikan, “seperti yang diketahui bersama bahwa terdapat potensi kerawanan Pemilu pada beberapa desa khususnya dusun-dusun di semenanjung Tanjung sial, dimana terdapat sebagian penduduk yang masuk sebagai warga Seram Bagian Barat dan sebagian Maluku tengah, semua harus terjamin hak konstitusinya untuk menentukan masa depan bersama sesuai dengan alamat domisili masing-masing”.

Usai membacakan sambutan Bupati, Sekda dengan didampingi Anggota DPRD, Kepala Bapedda, Ketua Dharma Wanita dan kedua Camat kemudian membuka kegiatan ini secara simbolis dengan memukul tifa. (P-02)