AMBON- Anugerah Pesona Indonesia ke-8 (API Awards) telah tiba di akhir kegiatan yang diadakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagai tuan rumah. Penutupan dilakukan dengan digelarnya malam puncak penganugerahan dan pengumuman para juara di setiap Kategori Anugerah Pesona Indonesia tahun 2023 pada Rabu (01/11/2023). Kegiatan Maluku ini dihadiri oleh perwakilan lintas kementerian diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Maluku Murad Ismail di damping Istri serta Pimpinan Daerah dari beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Turut hadir juga dalam kegiatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra As’aduddin didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten SBB Jems Riklof Kapuate, Camat Kepulauan Manipa Yusnita Tiakoly.

API Awards ke-8 telah menggelar pemungutan suara (voting) pada tanggal 1 Juni sampai 30 September 2023 untuk memilih para juara dari 10 nominasi pada 18 kategori yang ada. Untuk tahun ini ada 10 kategori yang telah diikutkan oleh Kabupaten SBB dan akhirnya mendapat Terbaik Indonesia II (Juara ke-II) dalam Kategori Situs Sejarah yaitu Situs Kapitan Joncker de Manipa dengan hasil voting sebesar 6,07%.

Pj Bupati SBB Andi Chandra As’aduddin hadir dan menerima Piala Penghargaan API Awards 2023 pada kegiatan yang dilaksanakan berpusat pada Gedung Presisi Polda Maluku.

Seperti diketahui, Kapitan Joncker sendiri lahir di Manipa, Seram Bagian Barat, pada 1630. Terlahir bernama Ahmad Sangaji. Ia merintis karir sebagai serdadu VOC sehingga mendapat pangkat kapitan. Pangkat tinggi ini juga lantaran ia terlibat dalam perang dengan Ceylon pada 1657.

Pada 1682 ia berdiam di Batavia, Ia mendapat sebidang tanah di Marunda, kawasan yang ketika itu administratif non Batavia. Kawasan di mana areal tanahnya berlokasi kemudian hari, hingga sekarang disebut Pejongkeran, merujuk namanya Jongker. Pada penggalan akhir kehidupan, beliau adalah pahlawan yang menggerakkan perlawanan rakyat Jakarta Utara, rakyat Tanjung Priok, rakyat Marunda terhadap Belanda.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh arahan kepada para penjabat (pj) kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara pada Senin, (30/10/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, diantara 193 penjabat kepala daerah, turut hadir Penjabat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra As’aduddin.

Dalam arahannya yang pertama, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.

“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan,” ujar Jokowi.

Kedua, Presiden mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Diharapkan dengan oleh Presiden, dengan memberi bantuan tersebut akan membantu masyarakat.

Arahan yang ketiga, Presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.

Keempat, dalam hal reformasi birokrasi, Presiden menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” ungkap Jokowi.

Kelima, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Presiden menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.

“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya.

Keenam, apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketujuh, Presiden mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri. “Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” tutup Jokowi

PIRU-Selaku Penjabat Pembina Kepegawaian di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’aduddin, SE.,MH., melantik 23 Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).

Kegiatan Berlangsung di aula lantai 3 Kantor Bupati pada Jumat (27/10/2023) turut hadir oleh dalam acara ini, Ketua DPRD SBB Abdul Rasyid Lisaholit, SPi., Dandim 1513/SBB Letkol Inf. Rudolf G. Paulus, Kabag Ren. Res. AKP A. Tawainella mewakili Kapolres SBB, Sekretaris Daerah Leverne A. Tuasuun, SP.,MSi., Pimpinan OPD dan Rohaniawan.

Didasarkan pada hasil seleksi dan uji kompetensi, pelantikan para pejabat ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah.

Prosesi ini sendiri sebagaimana diutarakan Pj. Bupati dalam sambutannya disela-sela kegiatan adalah bagian dari mutasi dan rotasi guna mengisi kekosongan jabatan eselon II dan juga sebagai penyegaran dalam kehidupan sebuah organisasi pemerintahan.

“Pertimbangan utama yang saya gunakan di dalam menentukan jabatan ini adalah dengan berdasarkan pada kinerja, kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap pelaksanaan tugas serta tanggung jawab sebagai seorang ASN”, ungkap As’aduddin

Pj. Bupati kemudian menyampaikan harapannya, “Oleh karena itu, kepada saudara yang disumpah dan dilantik pada hari ini, hendaknya mempunyai kemauan yang kuat untuk dapat terus melakukan kreatifitas dan inovasi dalam bekerja, memiliki wawasan yang luas, serta siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan”.

Menutup sambutannya Pj Bupati kemudian memberi ucapan selamat sambil mengingatkan para pejabat yang dilantik, bahwa janji dan sumpah yang diucapkan ini bersifat mengikat dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sehingga berkerjalah dengan benar dan bersih.

PIRU-Guna memberikan pemahaman dan keterampilan kepada Pegawai Aparat Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dalam pengguna Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka Tim Perwakilan Direktorat Kinerja ASN BKN RI hadir melakukan pendampingan dan penjelasan.

Adapun Tim Direktorat Kinerja ASN BKN RI yang hadir antara lain, Bapak Samsul Hidayat, S.S., M.PSDM., Ibu Desie D. Ambarwati, S.Psi., MM., beserta dua orang staf. Giat yang berlangsung di aula lantai 3 Kantor Bupati SBB pada kamis (26/10/2023), bertujuan sebagai ajang penjelasan terkait peningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya urusan pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat bagi Pegawai Sipil Negara.

Hadir mewakili Penjabat Bupati SBB, Sekretaris Daerah (Sekda) Leverne A. Tuasuun, SP., MSi. yang dalam sambutannya menyampaikan, “Dengan adanya e-Kinerja BKN ini, saya berharap kedepan akan ada peningkatan kualitas dan kapasitas ASN sehingga bermuara pada peningkatan kinerja Pemda SBB”.

“Hal ini tentunya tidak bisa dilepas-pisahkan dengan penguatan peran pimpinan serta kolaborasi yang baik antara pimpinan dan pegawainya, maupun antar sesama pegawai guna tercapainya tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah”, sambung Beliau.

Sekda kemudian mengapresiasi BKN atas kepercayaannya, dengan menjadikan SBB mewakili Provinsi Maluku sebagai lokus untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Oleh karenanya menutup sambutannya, Sekda kemudian menyampaikan harapannya. “Saya berharap agar semua peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, agar nantinya produk akhir aplikasi ini yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai bagian penting dalam urusan pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dapat tersusun dengan baik, sehingga tidak menyulitkan kita sendiri nantinya”.

Untuk diketahui giat yang rencananya akan berlangsung selama dua hari ini, diikuti oleh Kapala Sub Kepegawaian dan Operator dari setiap OPD dan Kantor Kecamatan se-kabupaten SBB, dan turut dihadiri oleh para Pimpinan OPD dan para Camat.

PIRU-Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2023 akan segera dilaksanakan. Event keagamaan yang diselenggarakan sebagai sarana pembentukan karakter melalui bermazmur dan memuji Tuhan direncanakan berlangsung pada Bulan Desember 2023. Kegiatan yang dipersiapkan oleh Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten SBB akan berpusat di Kota Piru dengan tujuan menyiapkan Duta Kontingen Kabupaten SBB untuk mengikuti kegiatan Pesparawi Tingkat Provinsi Maluku di tahun 2024.

Dalam pertemuan bersama pengurus LPPD, Penjabat Bupati Kabupaten SBB, Andi Chandra As’aduddin selaku Pembina LPPD Kabupaten SBB dan Kepala Daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan meminta pengurus LPPD Kabupaten SBB agar dapat menyiapkan kontingen Kabupaten SBB secara maksimal, Selasa (24/10/2023).

“Saya mendukung terlaksananya Pesparawi Tingkat Kabupaten yang akan berlangsung Desember nanti. Dan berharap semoga pengurus LPPD dapat maksimal dalam menyiapkan kontingen Kabupaten SBB untuk lomba Pesparawi Tingkat Provinsi di tahun 2024 mendatang”, Ungkap As’aduddin.

Pemerintah Kabupaten SBB melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten SBB juga memberikan kucuran dana sebesar Rp. 350.000.000, Bantuan dana tersebut diberikan Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan meskipun kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Dalam pertemuan terpisah dengan 11 Camat se-Kabupaten SBB, LPPD juga mendapat dukungan guna adanya pastisipatif untuk pelaksanaan Pesparawi di Kota Piru. Selain itu, Ketua LPPD Kabupaten SBB James Kapuate juga menegaskan beberapa isu yang beredar terkait dengan pelaksanaan Pesparawi.

“Terkait dengan isu dan berita yang beredar bahwa Persparawi Kabupaten SBB terancam batal karena minim anggaran, serta pelaksanaannya di Kecamatan Kepulauan Manipa, semuanya tidak benar karena dalam pertemuan lembaga ada beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian lembaga antara lain sarana dan prasarana lomba harus memadai serta sudah harus tersedia dan memenuhi syarat prasarana lomba banding nyanyi, sehingga LPPD selaku penyelenggara lomba banding nyanyi, tetap memutuskan tempat lomba banding nyanyi kategori solo dipusat dikota Piru, dengan menggunakan sarana lomba yang sudah tersedia yaitu sarana lomba banding nyanyi Pesparawi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan maksimal dalam bernyanyi, bermazmur memuji Tuhan”, tegas Kapuate.

Sebagai informasi, Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu dengan cara perlombaan dan audisi peserta. Kegiatan lomba meliputi; Lomba banding nyanyi Solo Anak usia 6 – 8 tahun, Solo anak usia 9 – 11 Tahun, Solo Remaja Putra/Putri 17 – 22 Tahun, Solo POP Gerejawi Dewasa Putra/Putri 25-35 Tahun. Untuk Kategori Paduan Suara akan dilaksanakan melalui kegiatan audisi yang berlangsung di 11 kecamatan, guna mengumpulkan para duta/ kontestan yang akan tergabung dalam kontingen paduan suara per kategori antara lain; Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) sebanyak 30 orang, Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP) sebanyak 30 orang, Paduan Suara Jenis Pria (PSP) sebanyak 30 orang, Paduan Suara Jenis Wanita (PSW) sebanyak 30 orang, dan Paduan Suara Jenis Anak (PSA) sebanyak 30 orang serta Paduan Suara Nusantara atau etnik sebanyak 30 orang, serta Vokal Grup sebanyak 14 orang.

PIRU-Guna melayani masyarakat pencari keadilan di Bumi Saka Mesa Nusa, maka Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) membangun sebuah gedung kantor Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Kelas II.

Pembangunan yang memiliki nilai kontrak pengerjaan sebesar Rp. 31.995.000.000 ini, ditargetkan rampung dalam 300 hari kalender sehingga diharapkan sudah dapat digunakan pada pertengahan tahun depan. Untuk diketahui luas lahan yang akan menjadi area pembangunan disediakan oleh Pemda SBB berukuran panjang 100 meter dan lebar 70 meter. Pengerjaannya nanti ditangani oleh Kontraktor lokal asal Maluku, yakni PT. Malindo Persada Makmur yang berkantor di Ambon.

Sebagai tanda awal pengerjaan konstruksi, maka pada Selasa (24/10/2023) diadakan prosesi peletakan batu pertama pembangunan yang dihadiri oleh Penjabat Bupati SBB Brigjen TNI. Andi Chandra As’Aduddin, SE., MH.

Turut hadir pula Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Ade Komarudin, SH., M.Hum. didampingi Ketua Dharmayukti Karini Prov. Maluku Ibu Eva Srisilvanawati, kemudian Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, Pak Samsudin beserta istri, unsur Forkopimda SBB, Sekda SBB Leverne A. Tuasuun, Perwakilan Kalapas, Pimpinan OPD, Camat Seram Barat, Kepala Desa Piru dan Tokoh Agama.

Pj. Bupati yang berkesempatan memberi sambutan kemudian menyampaikan beberapa hal antara lain menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas dibangunnya gedung kantor pengadilan baru yang lebih memadai dan sesuai dengan kebutuhan di daerah ini.

“Untuk mewujudkan pembangunan ini, tentunya tidak hanya berlandaskan bangunannya secara fisik semata, namun lebih dari pada itu harus pula disertai dengan peningkatan kualitas pengalaman dan pemahaman kita terhadap permasalahan atau perkara-perkara yang disidangkan”, ungkap Bupati.

Beliau menambahkan, “Menyadari peran, manfaat dan fungsi Pengadilan Negeri yang besar bagi para pencari keadilan di kabupaten ini, maka diharapkan dengan adanya pembangunan ini nantinya akan menghadirkan sebuah pengadilan yang transparan dan akuntabel sehingga rasa keadlilan akan lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bumi Saka Mesa Nusa tercinta ini”.

Usai sambutan, Pj. Bupati beserta Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Ketua DPRD SBB dan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Tinggi Hunipopu dipersilahkan untuk meletakan batu dan semen sebagai simbolisasi dimulainya pengerjaan pembangunan.

Acara kemudian diakhiri dengan melihat denah serta gambar rancangan bangunan yang proses pembangunannya diawasi oleh Perusahan Konsultan asal Bandung PT. Fasade Kobetama Internasional.

URAUR-Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra As’addudin, SE.,MH didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Barat Ny. Norma Riana As’aduddin, SE melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Desa Uraur, Kecamatan Kairatu.

Kunker Pj. Bupati kali ini adalah untuk melihat jalannya pelaksanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh Tenaga Kesahatan dari Puskesmas dan Kader Posyandu di desa yang berpenduduk 1.349 jiwa ini.

Bertempat di Balai Desa Uraur kegiatan yang berlangsung pada Jumat (20/10/2023) ini, juga turut dihadiri oleh Para pimpinan OPD Pengapuh Stunting, Camat Kairatu, Kepala Puskesmas Kairatu, Kepala Desa Uraur, Pengurus PKK Kab. SBB dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat Uraur.

Dalam sambutannya Pj Bupati ungkap salah satu alasan dirinya melakukan kunjungan ini adalah untuk melihat serta mengapresiasi secara langsung kinerja para tenaga kesehatan di lapangan maupun pihak-pihak yang sudah berperan aktif dalam upaya penanganan Stunting di Kabupaten ini melalui gerakan Keroyok Stunting.

Sebagai informasi, Provinsi Maluku pada beberapa waktu lalu mendapat apresiasi dari Pemerintah pusat karena ada beberapa kasus stunting yang dialami di wilayahnya mampu diatasi dan kemudian menjadi percontohan. Dan yang membanggakan adalah salah satu dari kasus percontohan tersebut berada di wilayah Kab. SBB, tepatnya di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu. Salah satu Balita yang terindikasi Stunting disana, dengan penanganan yang tepat dapat keluar dari status stuntingnya dan mampu tumbuh sehat sebagaimana yang diharapkan.

Terkait status stunting inilah maka Pj. Bupati pun mengajak semua pihak, khususnya Ibu-Ibu Hamil dan yang memiliki anak yang berada di Desa Uraur untuk tidak melihat stunting sebagai aib.

“Stunting itu bukan aib, stunting itu hanya status kesehatan, sehingga Ibu-Ibu jangan merasa malu namun haruslah bersyukur bila mengetahui anaknya terindikasi stunting. Karena dengan mengetahui status stuntingnya, maka oleh kader-kader Posyandu di desa dapat segera memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi kita”, Ujar As’aduddin.

Kunjungan Pj. Bupati kemudian berlanjut dengan meninjau dan memberikan bantuan kepada salah satu keluarga yang rumahnya menjadi korban bencana angin puting beliung.

Giat hari itu lalu ditutup saat Pj. Bupati dan Ketua TP-PKK SBB melihat sekaligus menyapa para anggota masyarakat lanjut usia (Lansia) yang sementara mendapat pelayanan kesehatan oleh Kader Lansia di Gedung Gereja Lama  Desa Uraur.